UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 tahun 2014) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta ditanda-tangani oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Amir Syamsudin. UU No 1 Tahun 2014 ini terdiri dari 76 Pasal.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Selengkapnya Download UU No 1 Tahun 2014

Posted by Unknown

Tweet